russ the news

Russ The News is News Site for Information ,entertainmet,Politics,Economic all around the world

ads

Update, Pemerintah Pastikan Penerapan PPN Sembako Tak dalam Waktu Dekat !

Russnews info -  Polemik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sembako dan sekolah mengkhawatirkan banyak pihak. Namun, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan tidak akan ada penarikan PPN dalam waktu dekat.

pajak sembako -russnews info


Staf Khusus Menteri Keuangan (Stafsus Menkeu) Yustinus Prastowo menjelaskan kebijakan PPN tidak akan terjadi saat masa pandemi. Untuk saaat ini, pemerintah sedang fokus untuk memulihkan perekonomian nasional akibat pandemi Covid-19.


"Kita mau ekonomi benar-benar pulih, saat ini kita siapkan semuanya. Tidak benar kalau ada pajak sembako dalam waktu dekat. Jasa pendidikan, kesehatan, besok, atau lusa, bulan depan, atau tahun ini tidak dipajaki, tidak," ujar Yustinus dalam webinar Narasi Institute, Jumat (11/6/2021).


Dia menjelaskan revisi UU Kelima Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) soal pajak sembako dan jasa pendidikan hingga saat ini masih belum dibahas dengan DPR.


"RUU-nya masih di pimpinan DPR, bahkan belum diparipurnakan dan belum dibahas," tuturnya.


Kemudian, Yustinus juga menekankan bahwa rancangan tersebut bukan wacana yang tiba-tiba.


"Ini bukan kebijakan yang tiba-tiba, tapi kajian yang sudah direncanakan bertahun-tahun tapi eksekusinya ditunda-tunda," tukasnya.


Yustinus mengatakan situasi ini merupakan kesempatan yang baik untuk memikirkan kebijakan apa yang diperlukan ketika pandemi berakhir. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memperbaiki sistem perpajakan yang sudah ada karena ada banyak pengecualian pada sistem tersebut.


"Misalnya kalau saya mengonsumsi telur omega, tapi orang lain beli telur di pasar, itu sama-sama tidak kena PPN padahal daya beli konsumen dan jenis harganya sangat berbeda. Itu yang menjadi problem," ungkap Stafsus Menkeu tersebut.


Hal itulah yang melandasi pemerintah mencanangkan wacana reformasi sistem perpajakan. Harapannya, kebijakan pajak yang akan diterapkan nantinya bisa lebih adil dan tepat sasaran.


Polemik PPN Sembako, Ini Penjelasan Sri Mulyani


Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, mengomentari soal wacana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk sejumlah bahan pokok (sembako). Hal ini diketahui dari draf Revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang beredar di masyarakat.

   BACA JUGA YA : 

5 Produk Asuransi Mobil Terbaik Di Indonesia

 

Ia menjelaskan alasan pemerintah belum banyak berkomentar tentang rencana ini. "Untuk pertanyaan masalah PPN, mungkin Komisi XI memahami bahwa kita menyiapkan RUU KUP yang sampai saat ini belum disampaikan di paripurna, dibacakan. Kami dari etika politik, belum bisa melakukan penjelasan ke publik sebelum ini dibahas karena itu adalah dokumen publik yang kami sampaikan ke DPR melalui surat Presiden," kata Sri Mulyani dalam Raker dengan Komisi XI, Kamis (10/6/2021).

Sumber : wartaekonomi.

  


Sri Mulyani pun menyadari situasi kini menjadi sedikit canggung karena dokumennya telah lebih dahulu beredar di tengah masyarakat.


"Sehingga kami tidak dalam posisi untuk jelaskan keseluruhan arsitektur dari perpajakan kita yang keluar sepotong-potong, yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak mempertimbangkan situasi hari ini," jelasnya.


Padahal, katanya, pemerintah tengah fokus dalam pemulihan ekonomi. Seluruh instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tengah digunakan untuk mendukung perekonomian.


Pada saat bersamaan, pemerintah juga tetap membangun fondasi dan perpajakan untuk tetap sehat ke depan. Kondisi saat ini, katanya, masyarakat tengah memanfaatkan semua insentif yang sedang diberikan oleh pemerintah.


Oleh sebab itu, Sri Mulyani mengatakan akan menjelaskan soal PPN sembako dan RUU KUP dalam rapat dengan Komisi XI nanti. Dari sana, nanti akan bisa dilihat secara keseluruhan yang direncanakan pemerintah termasuk pihak-pihak yang akan dikenakan pajak dan wacana waktu implementasinya.


"Kita bisa lihat keseluruhannya, dan kita bisa bahas mengenai apakah timingnya harus sekarang, apakah fondasinya harus seperti ini, siapa yang pantas untuk dipajaki. Itu semua perlu kita bawakan dan kita akan presentasikan secara lengkap dan itu semua akan kami bahas secara penuh dengan Komisi XI," katanya.




No comments:

Post a Comment