russ the news

Russ The News is News Site for Information ,entertainmet,Politics,Economic all around the world

ads

Berita Terbaru, Kiprah Anies Membangun Jakarta

Russnews info- Jakarta memasuki usianya yang ke-494. Berdiri selama hampir setengah milenium, rupa-rupa cerita tertulis di lembaran-lembaran sejarah pusat pemerintahan Indonesia itu. Tak hanya cerita soal perubahan lanskap atau tata kota. Tapi juga cerita soal para pemimpin. Cerita tentang mereka yang menerima mandat untuk membuat Ibu Kota kian baik dalam di segala sektor.asuransi mobil

anies baswedan - russnews info


Sejak generation kemerdekaan, tercatat sudah 17 nahkoda memimpin ibu kota. Banyak janji dilontarkan. Begitu juga dengan rangkaian kerja yang terus dijalankan. Rakyat menunggu dengan penuh harap.cara klaim asuransi mobil


Sejak sixteen Oktober 2017, Jakarta dipimpin Anies Baswedan. Setelah menang bertarung di Pilkada. Dengan 23 janji, Mantan Mendikbud itu merebut mayoritas suara dan melenggang ke Balai Kota.


Kinerja Anies dari Tahun ke Tahun


Mengusung slogan 'maju kotanya, bahagia warganya' Anies ingin wajah Jakarta lebih bermartabat. Bukan hanya soal pembangunan kotanya, tetapi kualitas hidup warganya. Menghilangan ketidakadilan, meningkatkan kesejahteraan. Sebab Jakarta, kata Anies, adalah milik semua.asuransi mobil all risk


Di tahun pertama setelah dilantik, Anies membuat gebrakan. Dia menghentikan proyek reklamasi di pesisir utara Jakarta. Semasa kampanye, banyak pihak meragukan janji Anies ini. Sebab, proyek ini sudah terlanjur berjalan meski ada penolakan.asuransi mobil terbaik


Tepat 26 September 2018, Anies menerbitkan surat keputusan mencabut izin thirteen pulau reklamasi. Menindaklanjuti keputusan itu, dibentuklah Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta dibentuk melalui Peraturan Gubernur Nomor fifty eight Tahun 2018 pada four Juni lalu. Tugas badan ini memverifikasi seluruh kegiatan reklamasi di Pantai Utara Jakarta, sebab pengembang tidak melaksanakan kewajiban yang ada.asuransi mobil all risk terbaik


Tak berhenti sampai di situ. Anies kemudian menutup tempat hiburan terkenal di Jakarta. Kebijakan ini dilakukan mengingat banyak tempat hiburan di Jakarta menjadi tempat peredaran narkoba dan prostitusi. Anies tidak ingin pendapatan Jakarta berasal dari pajak-pajak usaha menyimpang.asuransi mobil bekas


Salah satunya tempat hiburan malam Alexis di kawasan Pademangan, Ancol, Jakarta Utara, pada Maret 2018. Alasan Anies, Alexis karena menjadi lokasi perdagangan manusia. Penutupan itu dibuktikan dengan mencabut izin usaha atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) PT Grand Ancol Paragon. Menyusul Alexis, Sense Karaoke dan Diskotek Exotic juga ditutup pada April 2018 lalu karena diduga menjadi tempat transaksi narkoba.asuransi mobil bulanan


Masih di tahun yang sama. Anies kembali menunaikan janji kampanyenya. Sempat dipandang sebelah mata, Anies membuktikan dia benar-benar serius dengan application hunian Dp zero Rupiah. Pada Oktober 2018, Anies mengeluarkan regulasi terkait skema pembiayaan rumah DP Rp zero tersebut. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.asuransi mobil cash


Selain itu, Anies kembali meneruskan pembangunan Stadion BMW yang tertunda. Anies ingin stadion itu dibuat sekelas Old Trafford. Stadion ini memiliki kapasitas 50.000 penonton. Nantinya stadion akan dilengkapi apartemen, pusat perbelanjaan hingga terintegrasi dengan moda transportasi.


"Satu persatu janji akan saya lunasi. Insya Allah, nanti ketika floor breaking-nya, saya akan undang Jakmania untuk membuka lahan stadion kita. Ini bukan hadiah dari Pemprov, tetapi dari masyarakat Jakarta dan ini untuk Jakarta di masa depan," ujar Anies, kala itu.


Memasuki dua tahun pemerintahannya, Anies terus melakukan sejumlah program. Salah satunya menghadirkan kesejahteraan untuk warga Jakarta melalui lima jenis Kartu Kesejahteraan.


Seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus berupa bantuan dana pendidikan, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) berupa dana pendidikan bagi mahasiswa, Kartu Pekerja Jakarta (KPJ). Lalu ada Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ). Nilai dalam masing-masing kartu kesejahteraan itu berbeda-beda.


Anies juga memasukkan software menata Jakarta di tahun kedua. Mulai dari menata trotoar lebih nyaman dilengkapi bidang miring dan ubin pemandu, raise untuk ibu hamil, lansia dan penyandang disabilitas. Kemudian dipasang CCTV dan pelican Crossing. Trotoar juga dibuat terintegrasi dengan bus Transjakarta, MRT serta LRT.


Anies juga meluncurkan Jak Lingko atau integrasi antarmoda di Jakarta. Jak Lingko mengintegrasikan semua jenis moda transportasi, baik angkot, transjakarta, maupun transportasi berbasis rel seperti mild rail transit (LRT) dan mass fast transit (MRT). Untuk saat ini, Jak Lingko baru mengintegrasikan angkot dengan Transjakarta.


Pemprov DKI juga menggratiskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi guru, pensiunan ASN, pensiunan TNI/Polri, pahlawan kemerdekaan dan mantan Presiden/Wakil Presiden.


Jakarta yang biasanya ramai mendadak sepi. Tidak ada yang berani beraktivitas di luar rumah. Penjagaan ketat, tidak ada kerumunan, pusat perbelanjaan tutup, pusat wisata tak beroperasi.


Upaya menekan angka positif mulai terkendali. Anies mencoba menerapkan New Normal di seluruh sektor. Mulai dari pusat perbelanjaan, wisata, transportasi dan di tempat umum lainnya di DKI Jakarta.


DKI Jakarta mulai kembali 'hidup' di akhir 2019. Satu persatu pusat perbelanjaan mulai dibuka, aktivitas di rumah ibadah mulai diperbolehkan, makan di restoran juga dipersilakan. Tetapi tidak seperti sebelum pandemi melanda. Ada protokol kesehatan harus dipatuhi. Jumlahnya dibatasi, tetap memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer dan air disinfektan, serta menjaga jarak mencegah kerumunan. Suasana pandemi masih melanda sampai hari ini.


Persoalan Dasar Harus Dibereskan Anies


Hampir empat tahun Anies memimpin 'kapal' besar Jakarta. Kiprah Anies sebagai orang nomor satu tentu terus disorot. Momen ulang tahun ke-494, bukan hanya waktu untuk bersyukur, tapi juga saat untuk mengevaluasi.


Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono punya evaluasi sendiri. Perayaan ulang tahun Jakarta, menurut dia, merupakan waktu yang pas bagi seluruh warga Jakarta, terutama sang Gubernur untuk berbenah. Untuk kembali menentukan fokus, yakni memperbaiki persoalan-persoalan mendasar.


Anggota Komisi A DPRD DKI itu menyoroti sejumlah janji yang berkaitan dengan persoalan mendasar. Empat poin tersebut, antara lain, penyediaan hunian, penyediaan air bersih, penanganan banjir, dan penciptaan lapangan kerja


"Di usia kita (Jakarta) yang sudah matang ini, kita harus mampu memberikan pelayanan yang terbaik dalam hal-hal yang menyangkut kebutuhan mendasar warga Ibu kota," kata dia kepada Merdeka.com, Senin (21/6).


Gembong mulai dari penciptaan lapangan kerja. Janji menciptakan 200.000 lapangan kerja, jelas dia, memang mampu memikat hati warga Jakarta. Dalam pandangan dia, software yang dinamakan OK OCE itu belum berjalan maksimal. Apalagi setelah Sandiaga Uno meletakkan jabatan Wakil Gubernur.


"Apakah sudah berjalan? Sampai hari ini belum berjalan. Pertanyaannya, belum jalan apakah Pemprov fokus di situ? Tampaknya tidak. Karena rohnya Oke-Oce sudah pergi. Rohnya Oke-Oce itu dibawa sama Pak Sandi. OK OCE tidak berjalan karena Pemprov tidak fokus," ujar dia.

Dia pun menilai, bahwa di bawah kepemimpinan Anies, Pemprov DKI tidak fokus dalam upaya penangan banjir. Sejak Anies menjabat, lanjut dia, persoalan penanganan banjir hanya berkutat pada persoalan nama software tanpa eksekusi yang berarti.


"Selama four tahun kita cukup berdebat saja soal naturalisasi sama normalisasi. Kita berdebat di atas meja saja. Tapi eksekusi di lapangan, nggak juga. Mau normalisasi, mau naturalisasi, rakyat kan tidak mempersoalkan itu. Yang penting eksekusinya. four tahun kita berdebat soal istilah. Karena berdebat tataran istilah, lupa dengan eksekusi," tegas dia.


Program rumah DP Rp zero juga menjadi sorotan. Program penyediaan hunian tersebut, tegas dia, masih jauh panggang dari api. Persoalannya karena kebijakan tersebut membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Bukan semata kerja Pemprov. Alias bukan kebijakan tunggal.


"Karena ada kebijakan lain. Soal kredit kan kebijakan perbankan. Apakah sudah sinkron? Supaya application itu jalan perlu sinkronisasi dengan perbankan bagaimana caranya. Sudah tahun ke-4 loh. Belum lagi masalah dalam penyediaan lahan. Itu kan jadi kompleks. Akhirnya tambah tidak selesai. Jadi kalau mau jujur katakan, application DP Rp zero ini ya angin surga buat warga ibu," ungkap dia.


"Belum lagi soal penyediaan air bersih. Jakarta masa cuma sekian kilometer dari Monas, kok air bersih kita kesulitan," imbuh dia.


Ditambahkan Plt. Direktur KPPOD Arman Suparman, satu poin yang harus direfleksikan oleh Anies dan jajaran. Persoalan tersebut, yakni birokrasi. Terkait hal ini dia mengingatkan kembali kejadian 239 ASN yang menolak ikut lelang jabatan. Kejadian tersebut mestinya menjadi dorongan untuk memperbaiki tata kelola birokrasi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.


"Ini menjadi poin reflektif bagi pemprov DKI untuk melihat proses mutasi, demosi, atau promosi di lingkup birokrasi di DKI. Karena proses pembangunan di daerah itu berjalan kalau birokrasinya jalan. Kalau birokrasinya tidak jalan, itu menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan Pemprov DKI dalam hal ini Kepala Daerah," urai dia Kepada Merdeka.com, Senin (21/6).


Anies di Tengah Gempuran Pandemi


Pandemi Covid-19 dipandang sebagai salah satu batu ujian bagi Anies. Sebagai pemimpin tertinggi di DKI Jakarta, dia dituntut untuk menciptakan kebijakan penanggulangan Covid-19. Menurut Arman, kinerja Anies dalam penanganan Covid-19 sudah baik. Baik dari sisi kebijakan anggaran maupun dari sisi peraturan yang dikeluarkan dalam rangka penanganan Covid-19.


"Pemprov DKI sebenarnya bekerja dalam ranah yang sudah baik. Dari sisi dukungan anggaran saya kira DKI sangat luar biasa dan juga application baik yang PSBB maupun PPKM. Sama seperti daerah yang lain," ujar dia.


Hanya saja yang menjadi catatan, yakni implementasi kebijakan di lapangan. Dalam pandangan dia, program-program maupun kebijakan yang sudah baik dalam rancangan kerap menghadapi kendala dalam praktik di lapangan.


"Kebijakannya sudah sangat bagus. Namun dalam proses implementasi nya tidak berjalan most fulfilling atau tidak sesuai dengan harapan. Beberapa contoh misalnya dalam kasus beberapa kali liburan muncul keramaian di beberapa pusat keramaian di tempat-tempat wisata yang tidak diantisipasi," ungkap dia.


"Saya kira itu menjadi catatan juga buat pemerintah provinsi DKI. Dalam arti tampaknya pemprov DKI seringkali melakukan kebijakan kalau misalnya ada suara atau catatan kritis dari masyarakat. Yang perlu diperhatikan ke depan mungkin pemprov DKI perlu memperhatikan momen dan juga tempat dibmana ada potensi keramaian di sana," ujar dia.


Karenanya salah satu hal yang harus diperbaiki yakni koordinasi. Terutama koordinasi di tubuh Pemprov DKI mulai dari degree atas hingga degree yang paling rendah. Sebab, tanpa adanya koordinasi yang baik, maka software yang sudah dirancang dengan baik di degree atas akan terkendala di tataran praktik lapangan.


Tinggal Setahun Anies Memimpin


Gembong mengatakan, sulit bagi Anies untuk mengejar goal pelaksanaan program-program unggulannya. Mengingat waktu yang kian mepet ditambah situasi pandemi yang tentu saja menyita perhatian lebih. Yang bisa diupayakan Anies, yakni agar jarak antara capaian dan goal yang terlalu jauh.


"Kalau untuk mencapai goal pasti tidak. Saya berani katakan pasti tidak (tercapai). Tetapi yang tidak itu, ya jangan terlalu jomplang. Supaya tidak terlalu jomplang ya fokus saja Pak Anies. Misalnya soal normalisasi atau naturalisasi, dari sekian kilometer yang ditargetkan, minimal ada yang dikerjakan," tukas dia.

     BACA JUGA :

5 Produk Asuransi Mobil Terbaik Di Indonesia

 

Masa tugas yang tersisa sekitar setahun lebih diyakini Gembong tidak akan cukup buat Anies untuk meletakkan fondasi yang kuat untuk dilanjutkan di waktu mendatang. "Karena memang mulainya telat."


Rakyat Jakarta, tentu memaklumi jika Anies tidak bisa mencapai target-target pembangunan yang sudah dicanangkan dalam RPJMD. Situasi pandemi memang menghambat laju kerja Anies dan jajaran.asuransi mobil di indonesia

"Tetapi jangan pandemi ini dijadikan alat pembenar bagi Pak Anies untuk tidak mencapai target. Contoh bicara soal penanganan banjir. Elu nggak ngapa-ngapain selama ini, jangan dianggap udah ini kan pandemi. Ya sebelum pandemi elu tidak ngapa-ngapain kok. Bahasa orang pasar begitu," tegas Gembong.


Sementara menurut Arman, selain penanganan Covid-19, ada tugas besar lain juga sudah menunggu Anies. Tugas itu yakni mempersiapkan birokrasi DKI Jakarta yang lebih baik. Terutama jajaran birokrasi yang berada di garda terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat.estimasi asuransi mobil


"Yang tetap menjadi pekerjaan rumah soal reformasi di DKI terutama di Garda terdepan dalam pelayanan publik baik di perizinan, catatan sipil," terang Arman.


"Berikut soal penanganan banjir. Saya kira ini yang perlu mendapatkan perhatian Pak Anies dalam satu tahun ke depan. Memang membutuhkan kerja sama. Kerja sama dengan, terutama dengan pemerintah daerah di Jabodetabek. Terutama Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan beberapa daerah lain," imbuh dia.


Sedangkan bagi Yogi, PR Anies yakni mengejar penuntasan berbagai application yang sudah dia canangkan. Tak hanya itu, diharapkan dalam sisa masa jabatan, Anies bisa menciptakan warisan berupa sistem yang bisa digunakan atau dilanjutkan oleh para pemimpin DKI setelah dia.asuransi mobil ganti ban


"Paling tidak seharusnya sudah mulai membuat sistem apa yang bisa diwariskan ke Gubernur berikutnya," tandas dia

Sumber : merdeka.com


No comments:

Post a Comment